KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Tìm hiểu thêm

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 6.

Tìm hiểu thêm

PDF | On May 9, 2019, M. Said Saile and others published SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA EFEKTIVITAS PENERBITAN IZIN USAHA BIDANG PERTAMBANGAN DALAM …

Tìm hiểu thêm

Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan ("SIPB").

Tìm hiểu thêm

Usaha Pertambangan bahan galian golongan C seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1, yang meliputi Kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, dan mengembangakan usaha …

Tìm hiểu thêm

Abstract. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam hal ...

Tìm hiểu thêm

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), …

Tìm hiểu thêm

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang …

Tìm hiểu thêm

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah …

Tìm hiểu thêm

mesin pemampat pasir, batu crusher crushers đá máy nghiền di .mesin » mesin pemecah batu sewa atau beli th 2011 . saya membutuhkan informasi tentang batu crusher di perusahaan roja stone, batu crusher crushers đá máy nghiền saya ingin mendalami tentang tambang bawah tanah, » obrolan . buyer cari lahan batu bara di kaltim .

Tìm hiểu thêm

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan …

Tìm hiểu thêm

2. Jl. KH Ramli No. 47, RT/RW 03/04, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan No. Telepon : +62822 9897 1300 E-mail : redogusman@rocketmail atau redo.gusman@yahoo f 3 TUJUAN DIKLAT 1. Memberikan pengetahuan tentang ketentuan -ketentuan dalam Permen ESDM No. 38 tentang Penerapan SMKP Minerba 2.

Tìm hiểu thêm

Jejak sejarah pertambangan di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindu Budha, masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka pada 1945. Sejak itu pula, regulasi pertambangan terus mengalami perubahan dari masa ke masa mulai dari era Orde Baru hingga era Reformasi. Oleh Antonius Purwanto.

Tìm hiểu thêm

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 7, BN 2020/ NO 220; PERATURAN.GO.ID : 87 HLM. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya …

Tìm hiểu thêm

Peraturan Perundang-undangan. Judul. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan T.E.U. Indonesia, …

Tìm hiểu thêm

4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berpa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut dan batuan aspal. 6 6.

Tìm hiểu thêm

pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan salah satu bagian penting terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara. …

Tìm hiểu thêm

1.3. Secara umum t erdapat lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan. pertambangan, yaitu: 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2. pengelolaan dan pemantauan kualitas …

Tìm hiểu thêm

Good Mining Practice adalah seluruh proses pertambangan yang dilalui dari awal sampai akhir harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti standar teknis maupun hukum yang telah ditetapkan, mengikuti norma dan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan pertambangan dengan efisien. Ciri-ciri Perusahaan …

Tìm hiểu thêm

Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …

Tìm hiểu thêm

Pertambangan di Sabah, Malaysia. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ... Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada UU No. 4/2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan …

Tìm hiểu thêm

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ABSTRAK: Untuk …

Tìm hiểu thêm

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara …

Tìm hiểu thêm

4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berpa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan …

Tìm hiểu thêm

Undang-undang baru ini akan mempercepat implementasi SDGs, khususnya yang dilaksanakan oleh sektor industri pertambangan mineral dan batubara, dalam …

Tìm hiểu thêm

Untuk itu dalam pelaksanaan di lapangan pemerintah kabupaten/kota dan membuat peraturan daerah (perda)8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Prinsip pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan …

Tìm hiểu thêm

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan …

Tìm hiểu thêm

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang …

Tìm hiểu thêm

PDF | On May 9, 2019, M. Said Saile and others published SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA EFEKTIVITAS PENERBITAN IZIN USAHA BIDANG PERTAMBANGAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL | Find ...

Tìm hiểu thêm

Dengan perkataan lain, hak cuti tahunan tetap melekat dan menjadi hak seseorang pekerja/buruh, walau terdapat pengaturan istirahat -pada sektor usaha/pekerjaan tertentu- yang sifat dan karakteristik pekerjaannya ada (diberi hak) istirahat antar yang relatif lama dan lamanya –hak cuti tahunan. Demikian jawaban dan penjelasan saya, semoga dapat ...

Tìm hiểu thêm

1.3. Secara umum t erdapat lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan. pertambangan, yaitu: 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2. pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, 3 ...

Tìm hiểu thêm

Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda ...

Tìm hiểu thêm

487. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, …

Tìm hiểu thêm

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era …

Tìm hiểu thêm